 |
| Foto : Aljunaid Bakari,MS.i |
Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Propinsi adalah Kota berkembang. Pengembangannya terbilang cukup massif, terutama semenjak memisahkan diri dari Propinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2002. Sebagaimana pengembangan kota-kota berkembang pada umumnya, pengembangan Kota Gorontalo cenderung dibangun dan diarahkan berdasarkan sense of place. Sense of place inilah menjadi inspirasi pengembangan Kota di Indonesia.
Biasanya, hal ini bersumber dari adagium-adagium yang melekat kuat dalam imaji masyarakatnya, sebagai contoh Kota Bandung sebagai “paris van java” maka arah pengembangan menjadi icon kota mode sebagaiamana Kota Paris.
Dalam konteks Kota Gorontalo, adagium yang cukup melekat kuat dalam imaji masyarakatnya adalah sebagai kota “serambi madinah”. Imaji ini turut andil membentuk sense of place Kota Gorontalo dan terus menjadi referensi inspiratif pengembangan wilayah Kota Gorontalo sebagai kota yang berbasis ethical society.
Dengan demikian, agama islam menjadi salah satu basis utama dari ethical society tersebut. Sehingga setiap usaha pengembangan wilayah justeru cenderung diarahkan menjadi kota dengan corak yang islami sebagaimana kota Madinah sehingga corak pengembangan kotanya seolah “dipaksa bersolek’” kuat seperti halnya kota Nabi (an- nabawiyah).
Persoalan kemudian adalah manakala “citra” keislaman yang menjadi sense of place, pengembangan Kota Gorontalo justru ditafsir secara kaku oleh para stake holder. Pengembangan hanya dalam bentuk infrastruktur fisik semata, namun abai pada aspek-aspek alamiah dan kulturalnya.
Dalam sejarah kota Baghdad misalnya, yang dikenal sebagai kota 1001 malam, justru runtuh manakala pengembangan kota difokuskan pada material dan fisik yang cukup dominant dan terus menggerus tradisi keilmuan dan kulturalnya yang menjadi penopang utama citra 1001 malam.
Arah pengembangan Kota Gorontalo nampaknya sementara menuju ke arah yang sama! Salah satu tandanya, alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup massif terjadi seiring dengan pembangunan infrasturtur-infrastruktur fisik kotanya. Yang paling menonjol adalah rencana pembangunan infrastruktur bercitra islam (Islamic center) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo diatas lahan seluas I3 Ha persawahan milik warga di Kelurahan Moodu, Kota Timur.
Rencana Islami ini dinilai justeru menambah masalah baru bagi perkembangan Kota Gorontalo. Banjir diberbagai kelurahan dan pusat perkotaan lah salahsatunya. Hal demikian disebabkan alih fungsi lahan yang terjadi, daya tampung sungai karena debit banjir lebih besar dari kapasitas sungai yang ada. Secara umum, banjir yang sering dialami Kota Gorontalo dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu karena sebab alami dan karena tindakan manusia.
Pada titik ini, rencana pembangunan Islamic Center patut di soal dan dievaluasi kembali dari berbagai aspek, dan wajib ditolak bilamana hal ini justru akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan bagi warga Kota Gorontalo.
Beberapa poin penting yang sangat krusial dan berdampak negatif adanya rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Islamic center diantaranya; Pertama, setiap musim penghujan tiba beberapa wilayah di Kota Gorontalo akan jadi langganan banjir, harus dievaluasi dan segera dicarikan solusi. Yang perlu dievaluasi adalah tata kelola lahan perkotaannya yang sering tergerus akibat alih fungsi lahan.
Lahan produktif sebagaimana tertuang dalam Perda Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 40/20II di empat kecamatan (Dungingi, Kota Tengah, Utara dan Timur) berfungsi sebagai resapan air harus dijaga agar tidak sering tergerus akibat pembangunan infrastruktur. Jika alih fungsi terus saja terjadi, maka wajib dihentikan.
Kedua; Alih fungsi lahan persawahan rencana Islamic Center kontra produktif dengan problem banjir saat ini. Lahan persawahan selain sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi masyarakat juga memiliki fungsi paling efektif sebagai wilayah resapan air. Dan hal ini juga bertentangan dengan UU 41/2009 tentang Perlindungan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan.
Selain itu, jika kita analisis, satu hektar sawah ditanami padi dengan system irigasi konvensional akan membutuhkan sekitar 1,157 liter/detik atau sekitar 100.000 Liter/hari selama 24 jam. Maka untuk luasan lahan 13 hektar, akan membutuhkan air sebanyak 1.300.000 liter/hari dengan siklus hidrologi secara alami di wilayah tersebut.
Jika alih fungsi lahan di wilayah-wilayah tersebut tidak di intervensi, maka alokasi hidrologi yang terjadi secara alamiah diwilayah tersebut akan terelokasi ke wilayah lainnya secara alami melalui gorong-gorong/drainase. Di saat terjadi peningkatan volume air di musim penghujan, hal ini menjadi penyumbang utama terjadinya genangan banjir di berbagai titik di wilayah Kota Gorontalo.
Ketiga; alih fungsi lahan persawahan ini turut pula menghilangkan sumber pendapatan utama masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sector pertanian. Berdasarkan hasil survey BPS dengan menggunakan metode ubinan berbasis sample KSA (Kerangka Sampel Area) produktivitas pertanian padi sawah di Kota Gorontalo periode Januari-September dan Oktober-Desember 2018, ada 8.198 ton gabah yang dihasilkan dari luasan 1568 Ha atau rata-rata 5.2 ton/Ha dalam sekali panen.
Pembangunan Islamic Centre oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo secara otomatis turut andil dalam mengurangi lahan produktif dan juga menghilangkan pendapatan petani di Kota Gorontalo. Jika kita hitung, ada sebanyak 68 ton gabah bersih sekali panen dalam luasan lahan 13 Ha.
Lalu di konversi berdasarkan harga gabah pada bulan Maret 20I9 sebesar 4200/Kg, ada sekitar 285.6 juta rupiah sekali panen. Jika setahun ada tiga kali panen, maka pendapatan petani dari total luasan 13 Ha tersebut sebesar 856.8 juta rupiah. Secara apple to apple, pemerintah harusnya juga ikut menjamin pendapatan yang setara bagi para petani yang kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan tersebut.
Keempat; Jika lahan pertanian produktif yang telah ditetapkan lewat peraturan “paksa” menjadi infrastruktur, justeru mengundang kemudharatan yang lebih besar, dan cara itu tak islami.
Rencana pembangunan Islamic Center yang direncanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengundang kemudharatan nyata bagi warga Kota Gorontalo. Jika ditinjau dalam kaidah ushul fiqhi; “Darul mafasid muqaddamu alaa jalbil mashalih” (mencegah/menolak kemudharatan harus di dahulukan dari pada mengambil manfaat), bukan sebaliknya. Mencegah dan meminimalisir dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial lebih diutamakan pemerintah, daripada bersolek islami tapi justru tidak Islami (*)