Header Ads


Pemberlakukan PSBB dan Darurat Kesmas, Ini Kata Lakpesdam PCNU Kota Gorontalo

Abd. Kadir Lawero, Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Kota Gorontalo (Foto Istimewa)


nulondalo.online, Kota GorontaloPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan status darurat Kesehatan Masyarakat (Kesmas) telah diputuskan Pemerintah mengacu pada Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Keputusan ini diambil sebagai upaya jalan tengah dari desakan lockdown.

Ketika keputusan ini diambil, maka hal tersebut berlaku disejumlah wilayah, termasuk di Gorontalo. Tercatat dua daerah yang masih aman dari kasus positif Virus Corona atau Covid-19 adalah Nusa Tenggara Timur (NTB) dan Gorontalo. Sementara jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Gorontalo ada 2.417 kasus dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 30 kasus.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Kota Gorontalo Abd Kadir Lawero mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah dan segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. 

Namun pihaknya berharap, agar pemberlakuan kebijakan tesrbut dibarengi dengan strategi kebijakan daerah, yang dapat memastikan ketersediaan infrastruktur kesehatan dan ekonomi selama 3 bulan kedepan.

“Kami berharap, Pemerintah tidak hanya memberlakukan PSBB saja, tapi juga memastikan ketersediaan logistik yang cukup sampai status darurat Kesehatan Masyarakat ini dicabut”, kata Kadir Lawero, saat dihubungi Sabtu (04/04/2020).

Pengajar di Ponpes Al Khairaat Kota Gorontalo ini mengatakan, Pemerintah Daerah bisa mengusulkan ke Pemerintah Pusat terkait pemberlakuan PSBB di setiap  wilayah. Dapat disetujui jika suatu daerah memiliki lonjakan Covid-19 cukup masif. Gorontalo sendiri, walaupun tak singnifikan jumlah kasus Covid-19, bisa diusulkan.  

Namun menurut Kadir, tak kalah penting adalah, kebijakan tersebut dibarengi dengan kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan jaminan pangan. 

Hal tersebut penting untuk dikaji dan disiapkan Pemerintah Daerah di Gorontalo. Memastikan infrakstruktur kesehatan, ekonomi dan sosial sebagai instrumen pendukung kebijakan PSBB dan darurat Kesehatan Masyarakat.

”Jika strategi ini tidak segera dipastikan, maka akan memperparah keadaan, karena kesadaran akan bahaya covid-19 harus dibarengi dengan kesiap-siagaan dalam menghadapi pandemi mematikan ini”, katanya (Redaksi)

No comments

Powered by Blogger.