Header Ads


Asosiasi Pesantren Indonesia Imbau Jangan Paksa “New Normal” di Pesantren.


NUlondalo.online, Nasional- Pelaksanaan pola hidup baru (new normal) di Pesantren sebaiknya tidak dipaksakan. Begitu yang disampaikan KH. Abdul Ghofarrozin (Gus Rozin) dalam meeting zoom (27/5) Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia.

Terlebih melihat angka pertumbuhan kasus Positif Covid-19 masih tinggi. Sebab dikhawatirkan penyebaran Covid-19 akan semakin meluas. Hal ini yang dikhawatirkan Gus Razin dan segenap Pengurus RMI NU se-Indonesia, “Jangan sampai Pesantren dibawah naungan RMI NU menjadi cluster baru penularan Covid-19, ” ujar Gus Rozin.

Selain itu, Gus Rozin selalu mengingatkan dan mengimbau agar selalu turut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang cara memutus rantai penularan. Keadaan demikian yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat berjalan efektif.  Alih-alih melaksanakan “new normal”, malah menimbulkan mafsadat (resiko) yang makin luas dan besarnya persebaran Covid-19, terutama bagi Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan atau komunitas komunal.

Disisi lain, Gus Rozin menilai pemerintah juga belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus terhadap Pesantren di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit untuk menangani Covid-19.

Oleh karena itu dalam press rilis tertulis, Jumat (29/5)  Lebih lanjut RMI-NU menyatakan bahwa pelaksanaan “new normal” di Pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal berikut:

  1. RMI NU meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan yang konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran virus Covid-19.  
  2. Dukungan Fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan
  3. Dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (syahriyah/ SPP dan Kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal diatas maka RMI-NU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah. Dengan tegas,  RMI-NU juga mengimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.   (NS/NO.02)


No comments

Powered by Blogger.