Ombudsman Perwakilan Gorontalo Sampaikan Capaian Kinerja Tahun 2020 - Nulondalo Online : Kabar Nahdliyyin Gorontalo

Top Ads


 

More News

logoblog

Ombudsman Perwakilan Gorontalo Sampaikan Capaian Kinerja Tahun 2020

Thursday, December 17, 2020

 


Suasana konferensi pers di kantor Ombudsman RI Perwakilan provinsi Gorontalo, kamis,(17/12/20).


NUlondalo.Online, kota Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan provinsi Gorontalo melalui konfrensi pers dengan beberapa awak media di Gorontalo  menyampaikan kinerja selama tahun 2020. 


Capaian kinerja tahun 2020 tersebut disamapaikan langsung oleh kepala ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo Alim S. Niode, di damping oleh Koordinator tim penerimaan dan perifikasi laporan Ombudsman RI perwakilan provinsi Gorontalo Kurnia Kaharu dan Wahyudin Mamonto selaku asisten ombudsman RI perwakilan provinsi Gorontalo.

 

Alim S. Niode dalam penyampaiannya menuturkan sesuai UU nomor 37 tugas pokok dan fungsi ombudsman yang berikan oleh negara adalah melakukan pengawasan pelayanan public  baik berupa barang/jasa maupun perizinan kepada semua penyelenggaraan pelayaanan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan bahkan oleh individu yang dalam kegiatannya mengunakan minimal separuh dari anggaran negara  APBN maupun APBD. 


Dari tugas dan fungsi tersebut, maka di tahun 2020 ini, ombudsman mendapatkan 99 laporan aduan masyarakat Gorontalo termasuk di dalamnya laporan masyarakat khusus covid-19.


Substansi laporan terbanyak ditangani tahun 2020, lanjut Alim terdiri dari empat institusi yakni pertama, institusi pemerintah kabupaten/kota, lingkup pemasalahannya terkait penundaan berlarut, tidak memberi layanan informasi dan tidak menindak lanjuti aduan pelapor. 


Kedua institusi pertanahan/agrarian lingkup permasalahannya terkait; penundaan berlarut penerbitan sertifikat hak milik (SHM), tidak melayani, serta tidak memberi informasi yang pasti.


“ketiga institusi kepolisian (Polda dan Polres di Gorontalo) yakni lingkup permasalahannya terkait penyimpangan prosedur (proses tilang), tidak memberi informasi yang jelas, dan penyimpangan prosedur (proses sita barang). Yang terakhir institusi perbankan lingkup permasalahanya yakni; tidak mengembalikan jaminan, tidak melayani pengaduan dan tidak memneri informasi yang jelas” ungkapnya, kamis (17/12/20) di kantor ombudsman RI perwakilan provinsi Gorontalo.


Selain itu, kepala ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo itu juga menyebutkan Sembilan program kerja keasistenan pencegahan maladministrasi tahun 2020, yakni; penilaian kepatuhan standar pelayanan public sesuai UU pelayanan public, kajian kebijakan, membangun jaringan kerja dan kerja sama, pendampingan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional (SP4N-LAPOR), Sosialisasi dan edukasi masyarakat.


Kemudian pengawasan penyelenggaran pelayanan public secara langsung (sidak, investigasi dan monitoring), komunikasi strategis (kehumasan), pendampingan siswa dan mahasiswa praktek kerja lapangan (magang), yang terakhir pendampingan terhadap permohonan data untuk penelitian.


“ hal ini sangat penting kami sampaikan sebagai bentuk transparansi ombudsman ke publik agar seluruh masyarakat gorontalo dapat mengetahui dan menilai kinerja ombudsman selama ini khususnya pada tahun 2020 ini,” tutupnya.


Kontributor : Anton Hamid