Pelengseran Gus Dur: Tirakat di Masa Babak Baru Reformasi - Nulondalo Online : Kabar Nahdliyyin Gorontalo

Mobile Menu

Top Ads

 


More News

logoblog

Pelengseran Gus Dur: Tirakat di Masa Babak Baru Reformasi

Friday, January 29, 2021


KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur)  


Penulis : Ersyad Mamonto 


Gus Dur merupakan sebuah fenomena langka, pasalnya tidak ada orang seberani dia sejak reformasi bergulir. Namun sayang, jejak perjuangan Gus Dur di politik  tidak berhasil, tidak serupa di lain tempat. Ketidakberhasilan Gus Dur bukan seperti politisi kacangan yang gagal dan berakhir di ruang isolasi dengan rompi orange. Ia gagal karena dihadang gerombolan oligarki yang terganggu kekuasaan mereka hilang.



Ada usaha dari gerombolan tersebut untuk menempatkan Gus Dur sama dengan politisi kacangan yang berakhir dengan rompi orange, melalui penggembosan isu  Bullogate dan Bruneigate. Isu tersebut ternyata tidak terbukti di pengadilan. Belakangan lahir karya dari Virdika Rizky Utama berjudul Menjerat Gus Dur (2019), yang dipaparkan secara ilmiah sehingga membuktikan peristiwa 23 Juli 2001 itu adalah kecelakaan politik yang didesain oleh suatu kelompok. Benarlah di belakang hari Gus Dur pernah berkata “Nanti sejarah yang akan membuktikan”.



Politik adalah Kemanusiaan


Saat proyek politik tentang pelengseran Gus Dur tersebut digelar, sebenarnya tidak sedikit para Nahdliyin yang siap berhadap-hadapan untuk mempertahankan Kyai nyentrik ini. Informasi dari Gus Dur ada 300.000 para pendukungnya yang siap sedia berkorban agar Gus Dur tetap jadi Presiden. Tapi, bagi bapak bangsa ini, kekuasaan adalah hal yang kecil dibandingkan darah manusia. Untuk itulah, bagi Gus Dur, politik adalah kemanusiaan. Politik bukanlah tujuan, atau dalam bahasa yang lain, kekuasaan bukanlah tujuan, tapi kemanusiaanlah titik akhir perjuangan itu. 



Fahrur Muzaqi menyebut Gus Dur dalam Goro-goro Menjerat Gus Dur (2020) sebagai Teladan Politik Nir-Ego. Pasalnya, selain ada Banser yang siap sedia berkorban nyawa, bisa saja saat itu Gus Dur menggunakan Pasal 10 UUD 1945 pra-Amandemen yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI AD, AL dan AU,untuk bisa memerangi kekuatan yang bersifat kontra-Presiden. 



Lain dikata jika pada posisi itu bukanlah Gus Dur, bisa saja kronik sejarah 65 akan terulang, saat militer punya tempat khusus dalam menangani huru-hara bernegara. Tapi ini adalah Gus Dur dengan gagasan “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Gus Dur lebih memilih untuk mempertahankan NKRI agar tidak bersimbah darah hanya karena kekuasaan.


Tentang pelengseran Gus Dur ini, Ma’Sud Said  mengutip Jim Schiller, seorang Indonesianis berkebangsaan Amerika bahwa “Orang Indonesia belum kuat dipimpin oleh seorang demokrat ulung seperti Gus Dur”. Schiller dalam ungkapan ini tidak  dalam konteks sedang membela  Gus Dur, toh Schiler bukanlah Nahdliyin atau GUSDURian. Tapi, benarlah Gus Dur dan sepak terjangnya untuk reformasi adalah hal yang seharusnya patut disyukuri. Sebelum menjadi Presiden pun Gus Dur sangat kental nilai demokratisnya dalam setiap tarikan nafas perjuangan. Dari membela Inul sampai turun membela orang-orang di pelosok.



Maka, pantaslah Gus Dur di tahun 2001 sedang bertirakat, atau lebih pantasnya dalam setiap peran, Gus Dur seperti otang yang sedang tirakat. Berusaha tidak masuk dalam jurang hawa nafsu, berpuasa, berpantang dengan sesuatu yang dapat menjerumuskan orang dalam kesengsaraan dan tidak terlena dengan jerat kekuasaan.


Tirakat Gus Dur di era reformasi atau akhir dirinya sebagai Presiden inilah yang menempatkan wajah demokrasi kita sekarang plus-minus. Plusnya karena kita bersuka atas kedamaian bernegara. Luka sejarah seperti peralihan era di 65-66 tidak terjadi. Kita jadi punya landasan sejarah bahwa, dalam situasi segenting apapun, ada cara-cara elok untuk menghindari pertumpahan darah, apalagi sesama anak bangsa. Sedangkan minusnya, cita-cita mulia reformasi dibegal oleh oligarki, sehingga praktik jungkil mejungkil atas nama kekuasaan, menjadi hal yang biasa dalam demokrasi kita. 



Sebenarnya Gus Dur bukan tanpa perlawanan dari gebukan para oliarki tersebut. Sidang Istimewa yang direncanaka MPR itu, dilawan Gus Dur lewat Dekrit Presiden. Salah satu poinnya adalah membekukan DPR-MPR. Karena itulah Sidang Istemewa MPR dipercepat untuk memakzulkan Gus Dur.



Selain itu menurut Alisa Wahid, Gus Dur sebenarnya ingin tetap bertahan dalam istana, karena Sidang Istimewa yang dilakukan oleh MPR untuk menjatuhkan dirinya dinilai inkonstitusional. Tapi sekali lagi, karena pendukungnya tengah mengepung Istana Presiden dan Gedung MPR, maka sikap Gus Dur berubah, agar tidak terjadi pertumpahan darah.


Untuk semua ini, pesan Gus Dur “Kita ini Bangsa penakut” penakut bukan karena takut menumpahkan darah, tapi penakut karena membiarkan yang salah dan dipelihara. ***