PBNU Tak Setuju Investasi Minuman Keras Dibebaskan - Nulondalo Online : Kabar Nahdliyyin Gorontalo

Top Ads


 

More News

logoblog

PBNU Tak Setuju Investasi Minuman Keras Dibebaskan

Monday, March 1, 2021

 

Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj 


NUlondalo.Online, Jakarta - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj tidak setuju terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi, padahal sebelumnya telah masuk daftar tersebut.


Investor akan berlomba-lomba mendirikan pabrik baru minuman keras atau perluasan yang telah ada, dan dapat mendorong pengusaha mencari konsumen demi keuntungan, sementara pada sisi lain, masyarakat yang akan dirugikan.


“Minuman keras jelas-jelas lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya." Kata Ketua PBNU, Senin.


Ia pun tidak sepakat apabila produksi minuman beralkohol bertujuan untuk ekspor atau memenuhi konsumsi di wilayah Indonesia Timur yang permintaanya tinggi. 


“Seharusnya, kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi minuman beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat, bukan malah didorong untuk naik,” tandasnya. 


“Alasan pendirian pabrik baru untuk memenuhi konsumsi ekspor dan Indonesia Timur, sama dengan yang dilakukan oleh para petani opium di Afganistan." paparnya.


Saat ini, kata Hidayat, Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) di bawah Kemenko Perekonomian sedang merevisi Perpres Perpres No 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 


Hidayat mengungkapkan, bahawa revisi DNI merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui kebijakan terkait investasi dengan menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan investasi. Revisi tersebut dilakukan secara berkala karena tidak mungkin keputusan dari aturan sejak 10 tahun yang lalu tetap diberlakukan. 


"[Revisi DNI] Ya policy mengenai alkohol. Itu kalau diinsentifkan di Indonesia Timur kan tidak apa-apa. Semacam begitulah kira-kira. Dan itu karena demand-nya tinggi. Kalau misalnya wine dibuat di Bali, lalu diekspor 100%, why not?" kata Hidayat.


Ia mengungkapkan, apakah nantinya revisi DNI di sektor minuman beralkohol tersebut akan berlaku untuk industri yang melakukan perluasan atau bagi investasi baru, hal itu masih dibahas lebih lanjut. Termasuk, rencana mendorong dilakukan di Indonesia Timur karena dinilai sebagai wilayah yang cocok untuk produk tersebut. 


"Nanti akan dibuat definisi baru mengenai itu [bagi industri akohol yang ekspansi atau investasi baru]. Kan kalau sekarang hanya boleh perluasan, saya mengusulkan boleh aja [investasi] yang baru, apalagi kalau 100% ekspor," jelasnya. 


Menurutnya, selain sektor industri alkohol, ada juga beberapa industri startegis lainnya yang masuk dalam revisi DNI ini. Namun sangat di sayangkan Ia enggan menyebutkan sektor industri apa saja selain industri minuman beralkohol yang ada dibuka dalam revisi tersebut. 


"Jangan dulu [disebutkan] karena itu menyangkut PMA, ya pokoknya industri strategis. Alkohol itu strategis dan sensitif. Mungkin [akan dibuka lagi] beberapa industri strategis yang memang dianggap sudah bisa masuk kategori dimasuki swasta," ungkapnya.



"Untuk sektor nuklir sempat dibicarakan sebagai wacana yang salah satu sumber ramah lingkungan dan murah. Akan tetapi hal itu baru pada tingkat membicarakan kemungkinan untuk dilonggarkan dalam revisi DNI karena sektor ini merupakan keputusan politik Keputusan. Dan mengenai nuklir itu 100% keputusan politik." tutup Hidayat. 



Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/46037/pbnu-tak-setuju-investasi-minuman-keras-dibebaskan