-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

IPNU Gorontalo Menilai Penerapan PPN Bentuk Komersialisasi Pendidikan

Monday, June 14, 2021 | June 14, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-06-14T08:37:23Z

 

Ketua IPNU Provinsi Gorontalo Safitriandi Uno (Nulondalo.Online)


NUlondalo.Online, Gorontalo - Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Gorontalo menilai rencana Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan pendidikan atau sekolah perlu dikaji lagi. IPNU Gorontalo menilai arah pendidikan indonesia mengarah ke komersialisasi. 


Rencana penerapan PPN tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diusulkan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR.


Ketua IPNU Provinsi Gorontalo Safitriandi Uno kepada redaksi menyampaikan, bahwa dalam peraturan tersebut, sektor pendidikan dihapus dari daftar layanan yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenai PPN jika revisi UU KUP disahkan. 


"Bahwa sebelumnya jasa pendidikan tidak dikenakan PPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Tidak Dikenakan PPN pada saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN antara lain pendidikan sekolah seperti PAUD, SD hingga SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah", jelas pria yang akrab disapa Rian ini, Senin (14/06/2021)


Disamping itu, kata Rian, Jika PPN Pendidikan ini diterapkan sama saja dengan mengarahkan pendidikan Indonesia ke arah komersialisasi dan memberi karpet merah kepada orang kaya. Padahal, lanjut  Rian, Pendidikan adalah hak warga negara.


"Hal ini berbahaya karena negara rela melepaskan tanggung jawab pendidikan yang merupakan hak yang melekat pada warga negara, padahal hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", tutup Rian


Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Sekretaris Jenderal, HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dinilai tidak tepat. 


“Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujar Helmy, Jumat (11/6), dikutip dari NU Online


Maka, menurut dia, tidak boleh kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.


Pemungutan pajak pada sektor pendidikan akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah satunya ialah berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal.

×
Berita Terbaru Update