-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Negara Berideologi Satu, Bukan Dua

Thursday, June 3, 2021 | June 03, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-06-03T14:25:54Z

 

KH Abdurrahman Wahid (Foto Ilustras)

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Selama beberapa tahun terakhir ini, ada suara-suara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yaitu sebagai pengganti Pancasila. Menurut penulis, hal itu terjadi akibat terjadinya pandangan mengenai Pancasila itu sendiri, yaitu pengertian Pancasila hanya menurut mereka yang berkuasa. Ini berarti pemahaman Pancasila melalui satu arah saja, yaitu terlepas dari kendali. Pandangan lain yang menyatakan Pancasila harus menjangkau lebih bebas, dilarang sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang telah terjadi sebelumnya mengenai Pancasila itu sendiri, melainkan tentang pengertian Pancasila tersebut.

Menurut pandangan, kekuasaan yang benar tentang Pancasila adalah apa yang disepakati pemerintah, kritik terhadap pendekatan yang terasa monolit bagi rakyat itu. Karena dalam pandangan mereka pemerintah hanyalah satu dari penggunaan yang ada. Untuk menetapkan mana yang benar, Mahkamah Agung (MA) harus memuat hukum berdasarkan undang-undang (UU) yang ada. Jadi, yang tentu tidak sesuai dengan pemerintah, belum salah. Penafsiran hukum-lah  Yang ukuran dijadikan, Bukan Pemerintah penafsiran.

Ketika yang dianggap benar mengendalikan kekuasaan dan MA takut membuat hukum yang mengikat, maka masyarakat tidak memiliki pilihan lain, kecuali jika ada alternatif bagi Pancasila yang telah dikebiri itu. Muncullah Islam sebagai alternatif, alternatif ideologis. Namun, karena kurangnya kenggihan, maka Islam mengemukakan sebagai alternatif ideologis bagi Pancasila, terbatas pada masalah saja. Dalam bahasa teori hukum Islam ( ushûl fiqh ), hal itu disebut penyebutan yang mutlak umum, dengan maksud yang mutlak khusus ( yuthlaqu al-'âm wa yurâdu bihi al-khâsh ). [1]

Hal itu perlu dinyatakan di sini, karena akhir-akhir ini muncul anggapan, bahwa sesuatu yang berdasarkan Islam sangat berbahaya bagi negara kita. Ini antara lain dikemukakan Lee Kuan Yew, Menteri Senior Republik Singapura, yang menyatakan bahwa dalam satu dua generasi lagi Indonesia akan diperintah oleh teroris yang menggunakan Islam. Ini tentu dapat dibaca sebagai undangan bagi Amerika Serikat, untuk menduduki Indonesia dan membagi-baginya ke beberapa negara. Tentu saja, penulis boleh tahu bahwa hal itu dikemukakan karena Lee Kuan Yew takut dengan Indonesia yang kuat dan besar serta tidak dapat “disogok”. Itu akan sangat berbahaya bagi Singapura, karena itu Indonesia harus dibagi-bagi ke dalam beberapa republik.

Namun, asumsi di balik pernyataan “Islam akan tumbuh di negeri ini sebagai alternatif Pancasila” adalah sesuatu yang banyak dipakai orang. Karena itu, kita harus memahami Islam pada fungsi sebagai penafsir, dengan demikian ia tidak dapat menjadi ideologi negara yang jamak dan majemuk ini. Dalam hal ini, Islam memiliki fungsi yang sama dengan nasionalisme, sosialisme, dan pandangan-pandangan lain di dunia ini. Inilah yang merupakan pembedaan antara Pancasila sebagai ideologi negara yang berwatak pluralistik, dari berbagai ideologi masyarakat yang berkembang di negeri ini, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain.

Jelaslah, dengan uraian di atas, bahwa penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum terhadap pandangan yang bersifat khusus. Kalau itu, berarti rasionalitas telah ditinggalkan, dan hanya emosi yang mengendalikan pandangan hidup kita. Tentu kita lebih mementingkan sesuatu yang emosional, bila dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat emosional.

Sebagai bangsa, tentu kita memiliki sebuah ideologi negara, tetapi hanya dengan sosial kemasyarakatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang diberlakukan secara formal adalah hukum yang dilakukan oleh MA. Inilah yang harus kita bangun ke depan, dan untuk itu diperlukan keberanian moral untuk menghadapi negara, atau dengan kata menghadapi sistem kekuasaan. Kalau ini dilupakan, sudah tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tugas kita di masa depan.

Pembedaan antara ideologi di satu sisi dan penggunaan di atasnya, menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi kehidupan kita di masa depan. Beberapa minggu sebelum dilengserkan dari jabatan Presiden, mengusulkan pada sebuah sidang kabinet agar dibuat ketentuan bahwa keputusan bertentangan atau tidaknya semua peraturan daerah (perda) berdasarkan  Syari'ah Islam  yang dibuat DPRD di semua tingkat di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar (UUD), harus dilakukan secara legal oleh MA. Inilah sebabnya mengapa MA harus kuat dan berani, serta berkedudukan sama tinggi dengan badan eksekutif maupun eksekutif.

Di sinilah keseimbangan antara badan-badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif harus benar-benar dijaga, sebagai sebuah hal yang mendasar bagi kehidupan kita. UUD adalah satu-satunya yang mempersatukan kita sebagai bangsa, karena itu tergantung secara hukum, adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kita berideologi negara yang satu, doa. Tapi memiliki hukum di atasnya, yang dapat bervariasi dalam bentuk dan isi, walaupun hanya satu pihak yang dapat melakukannya, yaitu MA. Karena itulah, keanggotaannya harus diputuskan bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Dengan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa ideologi negara kita hanya satu, yaitu Pancasila. Pendekatan lain, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi negara adalah sesuatu yang salah.

Catatan kaki:

[1] Dalam tradisi keilmuan pesantren istilah semacam ini termasuk kategori “majaz mursal”.

(Dikutip sepenuhnya dari Abdurrahman Wahid. 2006.  Islamku Islam Anda Islam Kita . Jakarta: The Wahid Institute)

×
Berita Terbaru Update