NU Kritik Pemberian Remisi bagi Napi Korupsi

Dr. Rumadi Ahmad Ketua Lakpesdam PBNU


NUlondalo.Online, Jakarta- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU), menilai regulasi terkait pemberian remisi kepada para koruptor perlu ditinjau ulang apabila dianggap mengganggu keadilan bagi masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan langsung Ketua Lakpesdam PBNU, Dr Rumadi Ahmad saat merespons 214 napi korupsi yang turut menerima remisi di momen perayaan Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Empat dari 214 napi korupsi itu langsung bebas dari penjara.

"Jika remisi ini dianggap mengganggu perasaan keadilan masyarakat, regulasi yang menjadi dasar bisa ditinjau ulang," kata Rumadi dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (18/8).

Ia menilai, tinjau ulang regulasi pemberian remisi bisa diberlakukan terhadap narapidana lain yang memiliki kategori kejahatan luar biasa.

Tak hanya narapidana korupsi, lanjut dia, tindak pidana seperti narkoba hingga terorisme juga harus dipertimbangkan urgensinya mendapatkan remisi.

"Apakah napi untuk pelaku tindak pidana yang masuk kategori extraordinary crime seperti korupsi, terorisme dan narkoba masih perlu diberikan [remisi]," kata dia.

Meski bagitu, Rumadi menilai pemberian remisi merupakan hak bagi seorang narapidana. Ia justeru menekankan pemberian remisi tak perlu dipermasalahkan bila sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, remisi kepada napi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak perlu dipersoalkan," kata dia

Pemerintah dalam momen perayaan Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun memberikan remisi bagi 204 napi korupsi. 4 orang di antaranya langsung bebas.

Direktur Jendral PAS, Reynhard Silitonga merinci pihaknya memberikan remisi terhadap 134.430 narapidana dan anak dengan 2.491 orang di antaranya langsung bebas murni.

Kontributor: Umar Saifullah

nulondalo online

Media yang dihidupi & dikembangkan oleh Jaringan Anak Muda NU Gorontalo

Lebih baru Lebih lama