Catatan Redaksi : Beredar kabar tanda tangan Rois PCNU Bone Bolango dipalsukan, benarkah?


NUlondalo.Online - Tak habis-habis polemik di tubuh Nahdlatul Ulama Gorontalo ini. Dari catatan yang dihimpun redaksi, polemik di organisasi para ulama di ujung utara Indonesia itu diantaranya; Konfercab yang dilaksanakan ‘diam-diam’ di Kota Gorontalo, pelaksanaan Konfercab Boalemo ‘ala koboy’, dan Konfercab PCNU Kabupaten Gorontalo yang dianulir PWNU yang hingga detik ini, hasil konfercab NU tersebut tidak memiliki Surat Keputusan atau pengesahan dari PBNU.

Belum selesai polemik diatas, kini organisasi tali-jagat direda isu pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bone Bolango Suleman Adadau. Kabar bahwa telah terjadi pemalsuan tandatangan tersebut sudah menjadi perbincangan serius di kalangan nahdliyin Gorontalo. Pantauan redaksi dari pelbagai Whatsapp Grup (WAG), meminta bahwa Surat Pernyataan tersebut perlu dicek kembali statusnya, apakah surat tersebut diketahui langsung oleh Rois Syuriah PCNU Bone Bolango KH Helmi Pondungge?

Pasalnya, Surat Pernyataan (SP) yang dilayangkan organisasi ulama di Kabupaten Bone Bolango ternyata, tanpa sepengetahuan Rois Syuriah KH. Helmi Podungge. Ketidaktahuan KH Helmi Podungge selaku Rois Syuriah sudah dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, bahwa SP tersebut tanpa sepengetahuan dirinya. Bahkan ia pun merasa bahwa tandatangannya yang tertera dalam SP tersebut diragukan. “Saya tidak tahu, dan itu bukan tanda tangan saya”, kata KH Helmi Podungge saat dikonfirmasi langsung pasca SP tersebut beredar.

Kesaksian redaksi, setelah mendengar dan membaca langsung SP tersebut, KH Helmi Podungge terkejut sambil menundukan kepala. Ia tak bisa membayangkan hal tersebut terjadi pada internal organisasi yang ia pimpin.

Penelusuran redaksi, bahwa Rois Syuriah PCNU Bone Bolango KH Helmi Podungge selaku pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama itu kaget dengan adanya SP yang telah keluar tanpa melalui koordinasi dan pertimbangan organisasi. Bahkan ia sendiri menyayangkan telah terjadi maladministrasi pada organisasinya tersebut.

SP bernomor: 27 / PCNU – 05 / IX / 2022 itu diterbitkan untuk merespon polemik yang tengah terjadi di tubuh Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, termasuk penegasan masa jabatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo. Informasi yang dirangkum redaksi, ternyata SP tersebut keluar tanpa sepengetahuan Rois Syuriah PCNU Bone Bolango.

Jika benar adanya pemalsuan tandatangan, yang dilakukan unsur tanfidziah PCNU Bone Bolango, maka Rois Syuriah dapat mengirimkan surat ke PBNU untuk dapat mengusulkan pemecatan kepada tanfidziah. Tak hanya itu, Rois Syuriah dapat segera melakukan pertemuan unsur syuriah untuk mengusulkan pergantian tanfidziah.

Sebelumnya PCNU) Bone Bolango menyatakan sikap mendukung dan mengawal seluruh kebijakan akademik dan tata kelola Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dibawah Kepemimpinan Rektor Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si berserta seluruh pejabat struktural, dosen dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo dan Ketua BP2UNUGO yang baru, melalui surat pernyataan PCNU Bone Bolango.

SP tersebut ditandatangani langsung KH. Helmi Podungge selaku Rois Syuriah, Ramli Bagi selaku khatib, Suleman Adadau, selaku Ketua Tanfidziah dan Zamriyanto Maele selaku Sekretaris PCNU Bone Bolango. Dalam SP itu menegaskan, bahwa masa jabatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo telah berakhir. Itu berarti, secara hierarkis bahwa PWNU tidak memiliki kewenangan dalam segala bentuk pengambilan keputusan mengatasnamakan PWNU maka tugas Badan Penyelenggara Pelaksana Universitas Nahdlatul Gorontalo (BP2UNUGO) yang melekat kepada Ketua PWNU dinyatakan berakhir juga.

Berikut kutipan Surat Pernyataan:


SURAT PERNYATAAN
Nomor : 27 / PCNU – 05 / IX / 2022


Memperhatikan dan pertimbangan ketentuan dalam Pasal 21 huruf a dan c Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Terkait Masa Jabatan Pengurus Wilayah yang telah diperpanjang 2 (dua) kali dan telah berakhir pada Bulan Mei 2022 Maka dengan ini kami tegaskan bahwa:

Secara hierarkis bahwa Pengurus Wilayah tidak memiliki lagi kewenangan dalam segala bentuk pengambilan keputusan mengatasnamakan PWNU;

Badan Pelaksana BP3TNU yang telah diubah dengan nama Badan Penyelenggara
Pelaksana Universitas Nahdlatul Gorontalo BP2UNUGO yang melekat kepada Ketua PWNU dinyatakan berakhir pula bersamaan dengan masa khidmat jabatan kepengurusan PWNU pada Bulan Mei 2022;
Mengingat bahwa status Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo berbadan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka untuk konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Pihak Nahdlatul Ulama Gorontalo, kami dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bone Bolango menyatakan sikap :

Mendukung dan mengawal seluruh kebijakan akademik dan tata kelola Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dibawah Kepemimpinan Rektor Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si berserta seluruh pejabat structural, dosen dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo dan Ketua BP2UNUGO yang baru.

Membenahi struktur organisasi yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo terutama bagi pejabat dan/atau tenaga kependidikan yang merangkap jabatan pada Perguruan Tinggi lain sehingga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan terkait yaitu bekerja secara penuh 37,5 jam kerja di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Mempercepat pelaksanaan wisuda angkatan 1 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo:
Tetap menjalankan seluruh aktivitas akademik dan non akademik Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Segera membayar gaji Para Pejabat, Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai anggaran yang tersedia di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan tanpa alasan apapun.


Surat Pernyataan PCNU Bone Bolango


Surat ini pun memiliki tembusan masing-masing kepada;

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kepala Lembaga Layanan DIKTI XVI di Gorontalo, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dan Pihak-pihak terkait dengan kelembagaan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.


Lagi, jika kejadian ini benar adanya, maka supremasi syuriah yang digaungkan oleh PCNU Bone Bolango selama ini benar-benar omong kosong.


Lebih baru Lebih lama